ARSIP DOKUMEN NEGARA · PDB 93NO. ARSIP: REF-KWN-2026FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
Direktori Rujukan & Data Terverifikasi
Daftar lengkap sumber primer, data statistik kementerian, publikasi lembaga internasional, perundang-undangan hukum positif, dan materi audiovisual yang mendasari materi presentasi "Kesadaran Pajak dan Pendidikan Anti Korupsi".
Seluruh data diuji secara mandiri dan diverifikasi per 17 September 2026. Semua pranala di bawah merupakan tautan aktif resmi yang dapat dikunjungi dan diperiksa langsung.
100% Pranala Aktif & Teruji (200 OK)
Penerimaan Pajak 2025
Rp 1.917,6 T
87,6% target APBN (Shortfall Rp 271,7 T)
Rasio Pajak (OECD 2024)
11,8% PDB
Terendah ke-3 dari 38 negara Asia-Pasifik
Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
Skor 34 / 100
Peringkat 109 global (Turun 10 posisi)
Hukum Positif Pajak
UU No. 6/1983
Pasal 1 angka 1 UU KUP jo. UU HPP 2021
Daftar Pranala Resmi Terverifikasi
Menampilkan 10 Sumber Rujukan
Data FiskalREF.01 / APBN-2025
HTTP 200 Terverifikasi
Laporan Riset APBN: Begini Perjalanan Realisasi Pajak Indonesia di 2025
CNBC Indonesia Research & Kementerian Keuangan RI
Rujukan utama angka fiskal deck: Realisasi penerimaan pajak neto 2025 mencapai Rp 1.917,6 triliun (87,6% dari target APBN Rp 2.189,3 triliun, menghasilkan shortfall Rp 271,7 triliun) dan total pendapatan negara Rp 2.765,13 triliun.
Digunakan pada: Slide 01, Slide 04, Slide 05, Slide 22
Portal Publikasi Fiskal & Berita APBN Ditjen Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kanal publikasi resmi pemerintah Republik Indonesia untuk memantau neraca kas negara, belanja kementerian/lembaga, pembiayaan defisit, dan perkembangan realisasi bulanan APBN KiTa.
OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 (Data Indonesia)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) & ADB
Publikasi statistik resmi perpajakan kawasan Asia-Pasifik yang membuktikan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8%, menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 terendah dari 38 negara/ekonomi di kawasan Asia-Pasifik (di bawah rata-rata kawasan 19,7% dan rata-rata OECD 34,1%).
Transparency International: Profil & Skor Korupsi Indonesia
Transparency International Secretariat (Berlin)
Halaman profil resmi negara Indonesia di basis data Transparency International. Memuat rekam jejak Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia dengan skor 34/100 dan peringkat 109 dari 180 negara di dunia.
Digunakan pada: Slide 01, Slide 16, Slide 21, Slide 22
Laporan dan metodologi komparatif persepsi korupsi sektor publik global dengan rentang skor 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menjadi tolok ukur KPI nasional dan pembanding tata kelola pemerintahan antarnegara.
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI · Lembaran Negara RI
Landasan hukum positif Republik Indonesia untuk pengertian pajak: Pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Payung hukum reformasi perpajakan terbaru di Indonesia yang mengatur penguatan administrasi perpajakan, kepatuhan sukarela wajib pajak, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, dan kepastian hukum keadilan pajak.
Portal Resmi Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI
Sumber acuan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat pendidikan tinggi, mekanisme pelaporan SPT tahunan secara sukarela, serta pembentukan komunitas Duta Pajak dan Tax Center di universitas.
Video edukasi publik populer yang membedah struktur APBN, fungsi instrumen pajak bagi pembangunan fasilitas publik, dan konsekuensi logis bila kesadaran pajak masyarakat tidak terbangun.
Digunakan pada: Slide 04 (Pemutar Video & QR Code)
Kanal Cerdas Berkarakter · Kemendikdasmen RI · Durasi 3:00
Video resmi kampanye penguatan integritas karakter generasi muda dari kementerian pendidikan, mengajak pelajar dan mahasiswa menolak korupsi dari perilaku kecil sehari-hari di ruang akademik.
Digunakan pada: Slide 12 (Pemutar Video & QR Code)